DPR Sebut Belum Ada Satupun Negara yang Dapat Kepastian Kouta Haji dari Arab Saudi

Pemerintah lewat Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2021 ini kembali meniadakan pemberangkatan calon jamaah haji dengan alasan keselamatan dan kesehatan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mengatakan hingga saat ini belum ada satupun negara yang mendapat kepastian dari pemerintah Arab Saudi soal kuota haji secara de facto. Ia menegaskan bahwa pihaknya sebagai wakil rakyat di DPR, sebelumnya juga telah rutin melakukan rapat dengan Kemenag terkait penyelenggaraan haji untuk melakukan sejumlah persiapan.

Namun memang belum ada satupun negara yang mendapat kepastian kuota dari Saudi hingga hari ini. "Kita nunggu kuota mulai dari sebelum puasa. Pembatalan haji tahun lalu itu tanggal 19 Syawal, tapi sampai kemudian harinya mepet, kuota sampai hari ini belum diumumkan juga, berapa kuota negara di luar Arab Saudi," kata Diah di webinar PPI, Jumat (11/6/2021). Pemerintah Saudi memang sebelumnya telah mengumumkan akan membuka haji bagi 60.000 jamaah, dimana 15.000 dinantaranya kuota untuk warga Saudi sendiri.

Hal itu berarti 45.000 kuota sisanya diperkenankan untuk jamaah calon haji dari luar Saudi. Namun pemerintah Indonesia sendiri belum mendapatkan informasi pasti berapa jumlah kuota yang diberikan bagi jamaah dari Indonesia. Pemerintah Indonesia pada akhirnya memutuskan untuk meniadakan haji dengan alasan kesehatan dan keselamatan.

"Jadi posisi kita sebenarnya hari ini sedang mendiskusikan kenapa pemerintah membatalkan haji, sementara ketika Menag memaparkan alasannya itu menyangkut keselamatan jamaah," ujarnya. Diah mengatakan memang Covid 19 yang banyak orang pikir tahun ini sudah mulai mereda, ternyata trennya naik lagi dengan adanya varian baru. Perkiraan DPR pada tahun lalu, vaksin pada tahun ini sudah dapat disebar.

Dan dunia mendapatkan akses vaksin yang merata, sehingga asumsinya penyelenggaraan haji dapat berjalan. Diah menjelaskan terkait pelaksanaan haji, di Arab Saudi sendiri ada dua kementerian yang mendiskusikan apakah negara lain bisa mendapatkan kuota haji. Dua kementerian di Saudi tersebut yakni Kementerian Haji Saudi dan Kementerian Kesehatan yang juga mempertimbangkan unsur kesehatan dalam penyelenggaraan haji.

"Unsur Kesehatan juga sangat dipertimbangkan pemerintah Saudi dalam mengambil keputusan," kata Diah. "Sampai saat ini belum ada informasi pemerintahan Saudi memberikan Kouta (haji) pada negara yang lainnya," lanjutnya. Di satu sisi pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan dinamika penyebaran Covid 19 baru di berbagai negara, seperti di India, Pakistan, Afghanistan, Turki, Iran dan negara Arab lainnya yang trennya masih tinggi.

Hal ini yang membuat pemerintah akhirnya kembali meniadakan haji di tahun 2021 ini. "Kebijakan ini (kesehatan) tidak hanya diambil pemerintah Indonesia, tapi juga kebijakan yang diambil pemerintah Arab Saudi," ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.